LIMA HAL YANG PERLU DIBENAHI DARI INDONESIA

1.   Infrastruktur

Tidak bisa dipungkiri bahwa volume kegiatan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh infrastruktur dan sarana transportasi. Jalur transportasi di Indonesia dihubungkan baik melalui darat (mobil dan kereta api), laut, dan udara. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penambahan akses transportasi ke berbagai wilayah di Indonesia.

Alokasi APBN dan APBD untuk sektor infrastruktur selalu meningkat setiap tahunnya sepanjang periode 2005-2009. Untuk tahun 2009 dana yang dialokasikan untuk sektor infrastruktur dari APBN adalah sebesar US$6,5 miliar, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) US$1,9miliar, dari Dana Otonomi Khusus (DOK) sebesar US$0,93miliar, alokasi dari BUMN sebesar US$9,35miliar dan dari APBD sebesar US$5,8miliar. Di bawah ini adalah beberapa informasi terkait dengan transportasi Indonesia, termasuk volume bongkar muat barang yang ada di dalamnya.

Sejak tahun 2005, pemerintah sudah memulai membuat kebijakan mengenai infrastruktur, yaitu peningkatan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. Sebenarnya kebijakan ini bagus dan sangat realistis karena kehadiran swasta diperlukan pada saat anggaran pemerintah mengalami keterbatasan. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa dana untuk pembangunan infrastruktur kurang dan tidak bisa diambil dari dana APBN saja. Namun, pada perkembangan selanjutnya, yaitu tahun 2005 sampai sekarang, kebijakan ini hanya menjadi kebijakan tertulis tanpa ada implementasi dan realisasi dari kebijakan tersebut.

Paket kebijakan pemerintah yang sangat krusial dan paling sulit adalah dalam hal pengadaan tanah. Dalam pengadaan tanah ini pemerintah hampir bisa dikatakan tidak bisa menyelesaikan secara maksimal. Hal ini terjadi karena pemerintah harus berhadapan dengan dinamika transisi demokrasi kurang terarah dan eforia reformasi yang ada di dalam masyarakat. Hal sederhana saja, seperti yang terjadi pada pembangunan jalan tol menuju ke Bandara Surabaya yang sampai saat ini belum selesai. Bahkan, fenomena ini dijadikan ajang praktik percaloan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menaikkan harga tanah setinggi-tingginya.

Pemerintah harus membuat dan mempunyai target untuk mendukung rencana induk pengembangan infrastruktur. Hal ini bisa dikatakan tidak terlalu sulit karena pemerintah sudah mempunyai cetak biru, seperti pembangunan jalan tol, pasar, saluran air, dan jembatan.

Masalah lain yang kemudian muncul dalam kebijakan pembangunan infrastruktur adalah masalah kelembagaan dan regulasi. Untuk masalah ini, pemerintah sudah membentuk semacam komisi pengembangan infrastruktur. Kelembagaan baru ini semestinya lebih produktif memfasilitasi koordinasi antarmenteri atau departemen.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, sudah saatnya pemerintah bergerak dalam tataran praktis strategis bukan hanya pada tataran konsep. Di samping itu, apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam upaya pembangunan perekonomian bangsa harus didukung oleh semua elemen masyarakat tanpa terkecuali sehingga tercipta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pemerintah pun berencana membangun kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta dengan mengajak para investor untuk bersama-sama membangun infrastruktur bangsa untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang besar. Dana yang dibutuhkan untuk infrastruktur diperkirakan sampai Rp. 1.786 triliun; dimana 681 triliun diperlukan diperlukan untuk infrastruktur penyediaan listrik dan energi, Rp 339 triliun untuk jalan raya, Rp 326 triliun untuk rel kereta api, dan Rp 242 triliun untuk ICT. Tahun ini pemerintah Indonesia menyiapkan dana sebesar Rp 204,7 triliun dalam program pembangunan infrastruktur. Nilai ini sejalan dengan target untuk mengalokasikan minimal 3 persen dari total GDP untuk mendukung infrastruktur. Proyek-proyek pembangunan diutamakan untuk membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan minimnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dan melimpahnya potensi alam di luar Pulau Jawa yang sebenarnya dapat diusahakan.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengajak seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk bersama-sama mensukseskan keberhasilan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pasalnya peran perguruan tinggi dalam MP3EI sangat penting untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang kreatif dan inovatif. Ada tiga kontribusi perguruan tinggi untuk mensukseskan MP3EI. Pertama pengembangan inovasi untuk mendukung enam koridor ekonomi, kedua pembentukan klaster daerah untuk pemerataan pertumbuhan dan ketiga penguatan aktor inovasi itu sendiri.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran USD 20 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dana ini akan kita fokuskan pada sektor energi dan transportasi. Di sektor transportasi, pemerintah akan menambah kapasitas jalan-jalan nasional sepanjang 4.278 km dari yang sudah ada. Selain itu, pemerintah  juga berencana membangun jalan-jalan baru sepanjang 559 km, rel kereta api sepanjang 380 km, dan 15 pelabuhan udara baru.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memiliki multiplier effects yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, serta meningkatkan keterhubungan dan aktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur  pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan, dan memfasilitasi pertumbuhan sektor industri dan usaha kecil menengah, yang merupakan tulang punggung ketahanan ekonomi Indonesia.

Selain itu, pemerintah berencana akan menjadikan Indonesia dalam zona satu waktu menjadi GMT +8 untuk kedaulatan, daya saing bangsa dan percepatan ekonomi. Seperti diketahui GMT adalah standar waktu internasional, dengan greenwich di London sebagai titik 0, dan membagi belahan timur menja +1 sampai +12, dan belahan barat menjadi -1 sampai -12,  Dimana Indonesia membagi zona waktu dalam 3 GMT, yaitu GMT +9 untuk wilayah timur, GMT +8 untuk wilayah tengah dan GMT +7 untuk wilayah Barat.

Kadiv Humas, Promosi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) mengatakan untuk mempercepat dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia akan menyatukan waktu Indonesia menjadi GMT +8 atau waktu Indonesia bagian tengah saat ini. Pasalnya penyatuan waktu ini akan mendorong daya saing Indonesia dalam politik-sosial, ekonomi dan ekologi nasional.

Dampak dari pembagian zona waktu menjadi 3 membuat beberapa aktifitas ekonomi, politik, sosial menjadi tidak efisien. Misal, kegiatan Bursa efek Indonesia hanya berfokus pada Indonesia barat, sehingga wilayah timur dan barat tidak memanfaatkan secara optimal. Pasalnya ketika BEJ dibuka pukul 9 wilayah timur sudah pukul 11 siang. Lebih lanjut, manfaat adanya efisiensi tersebut maka akan mendapatkan manfaat konvesional 15 persen dari nilai transaksi harian saat ini. Dari sisi koordinasi dengan pemerintah pusat, juga akan lebih optimal karena tidak ada perbedaan waktu antara pemerintah pusat dan daerah lainnya. Dengan perubahan ini, dapat meningkatkan pendampatan domestik bruto nasional dan PDB daerah. Karena meningkatnya kegiatan ekonomi nasional.

Perubahan waktu ini, sudah pernah diterapkan di Indonesia 10 kali hingga waktu saat ini sejak tahun 1908. Perubahan waktu Indonesia dalam 3 zona waktu pada tahun 1987 diterapkan di Bali. Seharusnya masuk ke waktu timur di geser ke arah ke tengah untuk kepentingan pariwisata dan ekonomi.

2. Pertanian

Pada era reformasi, paradigma pembangunan pertanian meletakkan petani sebagai subyek, bukan semata-mata sebagai peserta dalam mencapai tujuan nasional. Karena itu pengembangan kapasitas masyarakat guna mempercepat upaya memberdayakan ekonomi petani, merupakan inti dari upaya pembangunan pertanian/pedesaan. Upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat pertanian menjadi mandiri dan mampu memperbaiki kehidupannya sendiri. Peran Pemerintah adalah sebagai stimulator dan fasilitator, sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat petani dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Hal ini akan dapat dicapai melalui pembangunan pertanian dengan strategi:

1.   Optimasi pemanfaatan sumber daya domestik (lahan, air, plasma nutfah, tenaga kerja, modal dan teknologi)

2.   Perluasan spektrum pembangunan pertanian melalui diversifikasi teknologi, sumber daya, produksi dan konsumsi

3.   Penerapan rekayasa teknologi pertanian spesifik lokasi secara dinamis, dan

4.   Peningkatan efisiensi sistem agribisnis untuk meningkatkan produksi pertanian dengan kandungan IPTEK dan berdaya saing tinggi, sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat secara berimbang.

Salah satu langkah operasional strategis yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas adalah Gerakan Mandiri (Gema) yang merupakan konsep langkah-langkah operasional pembangunan pertanian, dengan sasaran untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mulai TA 1998/1999 telah diluncurkan berbagai Gema Mandiri termasuk Gema Hortina untuk peningkatan produksi hortikultura. Gerakan Mandiri Hortikultura Tropika Nusantara menuju ketahanan hortikultura (Gema Hortina), dilaksanakan untuk mendorong laju peningkatan produksi hortikultura. Melalui gerakan ini komoditas hortikultura yang dikembangkan adalah sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat unggulan.

Selain itu pemerintah akan mendorong diadakanya resi gudang bagi para petani di Indonesia. Hal ini guna membantu para petani guna mendapatkan kesejahteraannya. Jika ada resi gudang, mereka bisa meletakkan dan mengambil uang dari resi gudang sementara barang mereka masih di resi gudang, kalau harga membaik mereka bisa lepas. Saat ini pemerintah memiliki sejumlah gudang yang bisa digunakan untuk menampung hasil panen para petani. Tidak hanya itu pemerintah juga berencana akan menambah jumlah gudang di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan APBN yang sekarang ini ditambah lagi. Jenis komoditi barang yang bisa menggunakan fasilitas resi gudang tersebut bukan hanya hasil panen padi saja. Tapi semua produk petani.

Pemerintah akan membentuk anak perusahaan Bulog untuk penyerapan gabah yang lebih optimal yang siap untuk bersaing dengan para pelaku usaha dan untuk penyerapan gabah. Anak perusahaan ini dibuat agar penyerapan gabah kering disaat musim panen lebih optimal  dan untuk cadangan beras nasional. Saat ini harga gabah di pasaran di beberapa daerah sudah mengalami penurunan dibawah HPP sehingga menjadi kesempatan bulog untuk menyerap dan menampung lebih banyak.

Pemerintah akan membuat 100.000 hektar lahan pertanian dalam rangka untuk mencapai surplus beras sebesar 10 juta ton pada tahun 2012. Untuk program ini pemerintah menyiapkan dana tambahan sebesar Rp. 1,7 triliun pada dana APBN 2012 untuk lahan pertanian yang akan dibagi kepada petani. Program ini, akan dilanjutkan hingga 2014, dan sawahnya akan dibagikan kepada petani langsung.

Selain itu, akibat perubahan iklim yang tak menentu, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk antisipasi. Salah satunya menyediakan 1000 dryer (pengering) guna mengantisipasi musim penghujan. Demikian pula jika terjadi musim kemarau panjang, telah disiapkan pompa, guna membuat pompanisasi untuk memanfaatkan sumber-sumber air yang masih ada. Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan benih padi yang tepat. Beberapa varietas benih untuk daerah rawa, atau daerah genangan. Kemudian untuk daerah lahan kering itu ada, ada juga benih yang tahan wereng, yang sekarang jadi favorit bagi para petani. Mentan juga mengaku akan melakukan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk memberantas hama dan sekarang telah disiapkan bentuk MOU-nya antara Kementan dan TNI serta Polri.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan untuk mengantisipasi perubahan iklim, dalam APBN telah disediakan anggaran sebesar Rp 3 triliun. Dana Rp3 triliun itu untuk mengantisipasi terhadap gangguan cuaca-cuaca yang tidak menentu agar para petani kita tidak terganggu, dan tidak mengalami kerugian, terutama fuso (hama) itu dan sebagainya, dan tetap kita berikan penggantian-penggantian, termasuk juga penggantian pada benih, itu sudah mulai kita lakukan sejak 2011, dan 2012 ini akan terus dilakukan. Dana Rp3 triliun ini, digunakan untuk mengatasi fuso, dan sisanya digunakan untuk pengering dan pompa.

Rumusan Kebijakan Pembangunan Pertanian

Beberapa rumusan kebijakan pembangunan sektor pertanian yang penting selama empat tahun terakhir yang disusun berdasarkan hasil kajian sebagai berikut: (1) Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian; (2) Kebijakan Reservasi Lahan Sawah di Jawa; (3) Kebijakan Kemandirian Pangan Nasional; (4) Kebijakan Penentuan Harga Dasar Pembelian Gabah; (5) Kebijakan Peningkatan Tarif Gula untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Tebu; (6) Kebijakan Harga Air Irigasi; (7) Kebijakan Tarif Impor Paha Ayam dalam Melindungi Industri Perunggasan Nasional; (8) Kebijakan Tata Niaga dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Indonesia; (9) Kebijakan Percengkehan Nasional.

·   Justifikasi Penetapan Produk Strategis (Strategic Product)

Untuk memperoleh fleksibilitas dalam penetapan kebijakan perlindungan dan fasilitasi bagi produk-produk pertanian strategis. Konsep Special Product ini sangat penting untuk membantu mempersiapkan petani Indonesia menghadapi persaingan produk sejenis di pasar dunia maupun di pasar regional. Apabila konsep strategic product ini dapat disetujui, maka kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan pengembangan produk (product development) untuk memperluas pasar.

·   Panel Petani Nasional (Patanas)

Litbang sosial ekonomi pertanian secara kontinyu telah mengembangkan pangkalan data dinamika ekonomi pedesaan yang diperoleh dari kegiatan penelitian Patanas. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan menganalisis secara kontinyu perubahan sosial ekonomi pedesaan. Banyak sekali manfaat yang diambil dari hasil penelitian Patanas, seperti perumusan kebijakan pembangunan pertanian dalam penetapan harga dasar gabah, program penanggulangan kemiskinan, kajian dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998 terhadap sektor pertanian, dan lain-lain.

·   Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT)

	KUAT merupakan suatu rekayasa kelembagaan agribisnis yang bersifat partisipatif di pedesaan. Pelayanan KUAT meliputi: (i) pembinaan kelompok tani dalam penerapan inovasi pertanian progesif; (ii) pelayanan kebutuhan modal dan pemupukan modal; (iii) pelayanan sarana produksi dan pemasaran hasil; (iv) pengembangan usaha dan sistem agribisnis.

·   Pengembangan Skim Kredit Pedesaan Karya Usaha Mandiri (KUM)

	Skim kredit KUM pada dasarnya mengadopsi model pinjaman Grammen Bank di Banglades. Melalui skim kredit ini masyarakat dipermudah mendapatkan kredit dengan tingkat suku bunga pasar untuk membiayai usaha yang akan dijalankannya. ·   Model Pengembangan Proyeksi Harga Komoditas Tanaman Pangan dan Perkebunan Utama Model ini merupakan model proyeksi harga jangka pendek untuk tanaman pangan dan perkebunan utama. Model proyeksi harga dapat digunakan untuk memproyeksikan perkembangan harga tiga bulan ke depan secara akurat. Selain itu, juga telah dikembangkan model proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pangan utama yang dapat digunakan untuk memproyeksi produksi dan konsumsi beberapa tahun ke depan.

3.   Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan Indonesia begitu besar, apalagi saat ini potensi tersebut telah ditopang dengan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi masalah dan sekaligus tantangan yang harus diselesaikan dengan kebijakan dan program strategis dan efektif. Permasalahan dan tantangan tersebut antara lain :

• Luas laut Indonesia 5,8 juta km2 atau 2/3 luas wilayah RI dan panjang pantai 95.181 km, tapi Produk Domestik Bruto perikanan baru mencapai 2,2% - 2,6% per tahun;
• Potensi sumberdaya perikanan tangkap 6,4 juta ton per tahun, tapi nelayan masih miskin;
• Produksi perikanan tangkap di laut sekitar 4,7 ton per tahun, tapi tangkapan yang diperbolehkan (total allowable catch) maksimum 5,2 juta ton per tahun, atau hanya tersisa 0.5 juta ton per tahun;
• Produksi Tuna naik 20,17% tahun 2007, tapi produksi Tuna hanya 4,04% dari seluruh produksi perikanan tangkap;
• Jumlah nelayan laut dan perairan umum 2.755.794 orang, tapi lebih dari 50% atau 1.466.666 nelayan berstatus sambilan utama dan sambilan tambahan;
• Jumlah nelayan naik terus, yaitu 2,06% pada tahun 2006-2007, sedangkan ikan makin langka;
• Jumlah RTP/Perusahaan Perikanan Tangkap 958.499 buah, naik 2,60%, tapi 811.453 RTP atau 85% RTP berskala kecil tanpa perahu, perahu tanpa motor dan motor temple;
• Armada perikanan tangkap di laut 590.314 kapal, tapi 94% berukuran kurang dari 5 GT dng SDM berkualitas rendah dan kemampuan produksi rendah;
• Potensi tambak 1.224.076 ha, tapi realisasi baru 612.530 ha;
• Potensi budidaya laut 8.363.501 ha, tapi realisasi hanya 74.543 ha;
• Tenaga kerja budidaya ikan 2.916.000 orang, tapi kepemilikan lahan perkapita rendah dan hidupnya memprihatinkan;
• Jumlah industri perikanan lebih dari 17.000 buah, tapi sebagian besar tradisional, berskala mikro dan kecil;
• Jumlah industri pengolahan ikan menengah dan besar 767 buah, tapi hanya menyerap tenaga kerja 179.333 orang;
• Industri pengalengan ikan yang terdaftar lebih dari 50 perusahaan, tapi yang berproduksi lebih kurang 50% dengan kapasitas produksi maksimum sekitar 60%;
• Perubahan lingkungan strategis sangat cepat, tapi sistem produksi perikanan berjalan seperti biasa. Diperlukan berbagai upaya untuk mengatasinya:

 Revolusi Biru

Revolusi Biru berarti melakukan perubahan yang signifikan dengan mengangkat kondisi pembangunan berkelanjutan dengan Program Nasional Minapolitan yang intensif, efisien, dan terintegrasi guna peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas. Revolusi Biru mempunyai empat pilar penting antar lain, perubahan cara berfikir dan orientasi pembangunan dari daratan ke maritime, pembangunan berkelanjutan, peningkatan produksi kelautan dan perikanan, dan terakhir peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas.

Pada saat yang bersamaan, Revolusi Biru diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bangsa, bahwa sumberdaya perairan nasional memerlukan sistem pengelolaan yang seimbang antara pemanfaatan dan pelestariannya.  Pembangunan yang lebih berorientasi ke darat, dapat mengesampingkan potensi kerusakan di lingkungan perairan. Sedangkan, banyak sekali kasus kerusakan sumberdaya alam di darat berakibat fatal di wilayah perairan, terutama pesisir dan laut. Revolusi Biru akan memberikan peluang optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan inovasi dan terobosan melalui, percepatan peningkatan produksi dan optimalisasi penangkapan ikan dan budidaya. Produksi sumberdaya kelautan dan perikanan harus ditingkatkan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan tangkap yang begitu besar tidak hanya di perairan teritorial dan ZEEI tetapi di perairan laut lepas dan perairan ZEE negara lain di dunia. Sementara itu, dengan gerakan peningkatan produksi perikanan budidaya, diharapkan potensi perairan air tawar, payau dan laut yang begitu besar dapat dimanfaatkan menjadi lahan-lahan produktif dengan teknologi inovatif yang menghasilkan tingkat produksi tinggi. Perubahan orientasi kebijakan dari darat ke perairan diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan pengalokasian sumberdaya pembangunan yang seimbang sesuai dengan karakteristik negara RI sebagai negara kepulauan yang kaya sumberdaya perairan. Di lain pihak, kesadaran bagi masyarakat mengenai perlunya reorientasi pandangan ini, diharapkan mampu mendorong minat dan upaya mengembangkan ekonomi berbasis perairan, sehingga akan lebih banyak lagi investasi di bidang sumberdaya perairan.

Minapolitan

Minapolitan sendiri berasal dari kata mina berarti ikan dan politan berarti polis atau kota, sehingga secara bebas dapat diartikan sebagai kota perikanan. Pengembangan konsep dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh layaknya sebuah kota.

Konseptual Minapolitan mempunyai dua unsur utama yaitu, Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan. Secara ringkas Minapolitan dapat didefinisikan sebagai Konsep Pembangunan Ekonomi Kelautan dan Perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan berdasarkan prinsip integrasi, efisiensi dan kualitas serta akselerasi tinggi. 

Selain itu, pemerintah berupaya memperbanyak pembangunan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBN), hal ini guna menyalurkan bahan bakar bersubsidi secara merata. Pasalnya kurangnya SPBN merupakan faktor terpenting bagi para nelayan Indonesia.

Selama ini, jika para nelayan kekurangan bahan bakar pastinya akan mengambil dari SPBU. Namun apabila menggunakan jerigen untuk mengambil bahan bakar untuk kapal di SPBU pastinya akan dicurigai. Jangan-jangan akan melakukan penyalahgunaan terhadap BBM padahal itu nelayan beneran, ini tidak adil bagi kita oleh sebab itu harus dibangun SPBN untuk para nelayan tapi ketika bukan nelayan yang datang ke SPBN para nelayan harus berani mengatakan itu bukan nelayan dan tempat anda bukan disini tempatnya sehingga betul BBM untuk nelayan jatuh pada orang yang tepat.

Sementara terkait konversi ke Gas, Menko Perekonomian mengatakan untuk nelayan belum bisa diterapkan saat ini, memerlukan waktu yang panjang bagi para nelayan untuk menggunakan bahan bakar gas untuk kapal nelayan. 

4.   Energi Alternatif

Peranan sektor energi di Indonesia saat ini cukup signifikan, disamping untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan terhadap energi nasional, seperti kebutuhan rumah tangga, transportasi dan industri. Konsumsi kebutuhan energi di Indonesia berdasarkan kebutuhan rumah tangga, transportasi dan industri berdasarkan Outlook energi Indonesia tahun 2011 yang dikeluarkan BPPT, dijelaskan bahwa konsumsi energi pada kurun waktu 2000 – 2009 meningkat dari 709,1 juta SBM pada tahun 2000 menjadi 865,4 juta SBM pada tahun 2009 atau meningkat rata-rata 2,2% pertahun. dan sumber energi yang digunakan sebagian besar masih bergantung dari energi yang berasal dari fosil.

Untuk itu, kebijakan pengelolaan energi yang tepat saat ini adalah mendorong penggunaan energi alternatif selain minyak bumi, batu bara dan gas. Hal ini disebabkan karena potensi sumberdaya energi alternatif (panas bumi, biomassa, nuklir, angin) di Indonesia cukup berlimpah dan masih sangat minim penggunaannya. Oleh karena itu pemerintah harus konsisten untuk mengembangkan energi alternatif yang bisa diperbaharui (renewable energy) dan ramah lingkungan. Dengan membangun semua fasilitas dan infrastruktur pendukungnya.

Dalam UU No. 30 Tahun 2007 tentang energi telah ditekankan bahwa kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan pada prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi. UU tersebut menekankan bahwa kemandirian dan ketahanan energi adalah mutlak untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, oleh karena itu ini bisa dicapai dengan melakukan pengembangan energi terbarukan (non fosil).

Kebijakan pengembangan energi terbarukan yang terjadi saat ini sepertinya dilakukan dengan setengah hati, pemerintah lebih suka impor dan melakukan subsidi terhadap minyak bumi dibanding upaya mengembangkan energi terbarukan. Padahal dalam peraturan presiden No. 5/2006 tentang kebijakan energi nasional dimana dalam perpres tersebut ditekankan bahwa sasaran kebijakan energi nasional secara umum adalah tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025 dan energi mix primer yang optimal. Kenyataannnya dalam pengembangan energi terbarukan tersebut saat ini dihadapkan pada beberapa persoalan seperti harganya belum mencapai harga keekonomian sehingga investasi menjadi terhambat, karena banyak investor yang enggan menanamkan investasinya pada bidang energi terbarukan. Kemampuan teknologi masih sangat terbatas sebab teknologi yang dibutuhkan untuk membangun pembangkit energi terbarukan cukup mahal ditambah kemampuan sumberdaya manusia masih sangat terbatas, tumpang tindih antar kebijakan dalam pengembangan energi terbarukan juga menambah rumit persoalan pengembangan energi terbarukan saat ini. Untuk itu, perlu dilakukan upaya yang lebih revolusioner dalam mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia seperti melakukan pencabutan subsisdi terhadap minyak bumi (energi fosil) dan mulai mengalihkan subsidi tersebut ke pengembangan energi terbarukan.

Indonesia sendiri telah menyusun rancangan diversifikasi energi untuk mengatasi permasalahan ini. Pada tahun 2006, Indonesia masih memanfaatkan minyak bumi sebanyak 52% dari total keseluruhan kebutuhan energi. Berdasarkan rancangan untuk tahun 2025, energi alternatif mendapatkan porsi sekitar 17 % kebutuhan energi. Dari sini, terlihat bahwa Indonesia masih menggantungkan kebutuhan energi kepada sumber energi fosil, yakni sekitar sebesar 83 %.

Kita berharap Indonesia dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan sumber daya alternatif. Kita memiliki sumber energi yang jauh lebih beragama jikalau dibandingkan dengan negara lain. Indonesia mungkin tidak memiliki alokasi dana sebesar Amerika, Jepang ataupun Cina. Namun kita memiliki banyak pilihan, yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada. Untuk itu, mari kita sama-sama berusaha untuk mengembangkan dan melakukan implementasi nyata teknologi energi alternatif yang sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan negara ini.

Dewasa ini reaktor nuklir sebagai pembangkit listrik telah menjadi sesuatu yang umum ditemukan di negara-negara dunia pertama. Keunggulan energi nuklir sebagai sumber energi alternatif terletak pada jumlah energi yang bisa di dihasilkan dari pembelahan inti atom bahan bakar nuklir, biasanya uranium atau plutonium, dalam sebuah reaktor nuklir. Jumlah energi yang bisa dihasilkan oleh sebuah reaktor sangat beragam, tergantung berapa banyak jumlah bahan bakar yang digunakan. Energi nuklir untuk keperluan damai dihasilkan dengan memerlambat energi dari pembelahan inti atom untuk menghasilkan uap. Uap tersebut kelak akan menghasilkan arus listrik untuk keperluan masyarakat (Wilson, 1975: 14).

Jika nuklir masih menjadi sebuah kontroversi di kalangan umum sebagai  sumber energi, maka energi matahari bisa menjadi sebuah pilihan alternatif. Sebagai sumber energi primer bagi bumi, matahari menyediakan sebuah sumber energi yang tidak terbatas. Pengubahan sinar matahari sebagai energi alternatif membutuhkan sebuah mekanisme tertentu yang dikenal sebagai sel fotovoltaik. Prinsip kerja sel fotovotaik rupanya cukup sederhana, sinat matahari yang menimpa permukaan semikonduktor akan menghasilkan arus elektron yang kelak akan menjadi arus listrik. Kemampuan pembangkit listrik tenaga matahari menyediakan energi bersih dalam jumlah besar membuat negara-negara dunia pertama mulai mengembangkannya sebagai sumber energi baru.

Selain energi matahari, energi angin juga menjadi pilihan alternatif sebagai energi pengganti bahan bakar fosil. Energi angin tersedia dalam jumlah tidak terbatas, selama bumi masih memiliki cadangan udara. Energi tersebut dihasilkan oleh angin yang menggerakkan kincir angin ukuran raksasa. Biasanya kincir angin sebagai penghasil energi diletakkan pada wilayah tertentu dengan tingkat intensitas angin yang tinggi. Perangkat pembangkit dari angin juga jauh lebih murah dibandingkan perangkat pembangkit dari energi matahari. Padahal jumlah energi yang dihasilkan oleh 1.000 buah sel fotovoltaik relatif setara dengan belasan kincir angin. Hal ini jelas menjadi sebuah keuntungan besar bagi masyarakat luas.

Potensi energi angin untuk kebutuhan energi masa depan sangat menjanjikan. Ketika sel fotovoltaik tidak mendapatkan sinar matahari maka pasokan listrik akan terhambat, sedangkan kincir angin relatif stabil pada semua cuaca karena tidak membutuhkan sinar matahari untuk menghasilkan energi. Hal itu membuat kincir angin unggul satu langkah di depan sel fotovoltaik dalam menghasilkan energi.

Apabila energi matahari terlalu mahal dan energi dari tenaga angin terlalu berisik maka energi fusi atom merupakan energi yang tidak terlalu mahal dan tidak berisik. Meskipun biaya yang diperlukan untuk pengembangan dan penelitan energi fusi atom ternyata sangat mahal namun kelak penggunaan energi ini akan cukup  murah untuk digunakan oleh masyarakat luas. Energi ini berbeda dengan energi nuklir yang mengandalkan pemisahan inti atom. Energi fusi atom diciptakan dengan reaksi fusi nuklir yang menggabungkan dua inti atom menjadi sebuah inti atom yang lebih berat. Penggabungan inti atom tersebut menghasilkan energi dalam jumlah besar, dengan suhu sepanas bintang. Semua bahan bakar tersebut direaksikan, dalam sebuah reaktor yang mampu menahan suhu hingga 100 juta derajat celsius, untuk menghasilkan energi. Energi panas hasil reaksi fusi itulah yang kelak menjadi sumber energi yang bersih pengganti bahan bakar fosil.

5.   Sumber Daya Manusia

Krisis ekonomi yang multi dimensional ditambah dengan globalisasi yang kuat merasuk masuk ke Indonesia mengakibatkan kemunduran ekonomi disertai dengan keterpurukan pengembangan SDM Indonesia sebagai akibat dari pengaruh globalisasi yang tidak pandang bulu merasuki dan mempengaruhi semua kalangan dan lapisan masyarakat. Akibat dari krisis yang berkepanjangan mengakibatkan banyak perusahaan yang bangkrut dan gulung tikar, yang selanjutnya mengakibatkan angka pengangguran yang cukup besar. Kemudian diperparah lagi dengan ketahanan dan kualitas SDM Indonesia yang tidak kuat dan tidak mampu untuk menghadapi persaingan global yang kuat. Ketidak mampuan SDM ini mengakibatkan Indonesia tidak mempunyai daya saing untuk mengangkat kembali perekonomian dan mengembangkan SDMnya.

Kenyataan ini belum menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperbaiki kesalahan pada masa lalu. Rendahnya APBN untuk sektor pendidikan (tidak lebih dari 12%) pada pemerintahan era reformasi. Ini menunjukan belum adanya perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap perbaikan kualitas SDM. Padahal sudah saatnya pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah secara serius membangun SDM yang berkualitas, dan sudah saatnya bangsa Indonesia secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki dengan kemampuan SDM yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasioanal.

Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Problem utama dalam pengembangan SDM Indonesia adalah terjadinya missalocation of human resources. Pada era sebelum reformasi pasar tenaga kerja mengikuti era konglomeresi. Dimana tenaga kerja yang ada cenderung memasuki dunia kerja yang bercorak konglomeratif yaitu mulai dari sektor manufaktur sampai dengan perbankan. Dengan begitu, dunia pendidikan akhirnya masuk dalam kemelut ekonomi poitik, yakni terjadi kesenjangan ekonomi yang terakselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi. Kenyataan menunjukan banyak lulusan terbaik pendidikan masuk kesektor-sektor ekonomi yang justru bukan memecahkan masalah ekonomi, tetapi malah memperkuat proses konsentrasi ekonomi dan konglomerasi, yang mempertajam kesenjangan ekonomi. Hal ini terjadi karena visi SDM terbatas pada struktur pasar yang sudah ada dan belum sanggup menciptakan pasar sendiri, karena kondisi makro ekonomi yang memang belum kondusif untuk itu.

Dengan demikian, pada era reformasi dewasa ini, alokasi SDM masih belum mampu mengoreksi kecenderungan terciptanya konsentrasi ekonomi yang memang telah tercipta sejak pemerintahan masa lalu. Sementara disisi lain Indonesia kekurangan berbagai keahlian untuk mengisi berbagai tuntutan globalisasi.

Ketimpangan pengembangan SDM Indonesia dapat terlihat dengan tingkat kualitas pendidikan yang berbeda cukup besar antara satu daerah/provinsi dengan daerah/provinsi lainnya, dan juga antara kota dengan kampung/desa yang mana pembangunan pendidikan dari yang paling dasar sampai dengan tingkat atas sangat terasa. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya fasilitas pendidikan maupun guru yang mengajar di desa yang mengakibatkan tingginya angka buta huruf dan kadar penggunaan bahasa Indonesia yang masih rendah di pedesaan maupun daerah pelosok. Dengan demikian maka akan sulit bagi bangsa Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dan SDMnya jika kondisi ketimpangan ini tidak diperhatikan dan diperbaiki.

Hubungannya dengan Pembangunan Berkelanjuatan

Pembangunan berkelanjutan adalah Kegiatan usaha memenuhi kebutuhan, dengan menggunakan sumberdaya yang ada pada diri dan lingkungannya, tanpa menghambat kebutuhan generasi masa depan, menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan atau tanpa bantuan dari luar, didalam batas hukum dan HAM yang Universal. Fakta bahwa kebijakan pemerintah orde baru yang lebih menitik beratkan pada pembangunan disegala lini tanpa melibatkan atau memperhatikan aspirasi masyarakat bawah, dan juga sistem pengembangan SDM yang tidak merata antar daerah kota dan pedesaan yang mengakibatkan ketahanan perekonomian dan SDM yang tidak bisa untuk bertahan dari krisis multi dimensional, yang disusul juga dengan era globalisasi yang tidak bisa dihindari oleh Indonesia, mengakibatkan pembangunan Indonesia sangat terpuruk dan seterusnya untuk bisa bergerak naik dari keterpurukan dan untuk tidak mudah terpuruk lagi maka Indonesia harus bisa menjaga Ketahanan SDMnya supaya bisa kuat. Pengembangan SDM sudah seharusnya ditujukan lakukan dengan perbaikan mutu pendidikan dan lebih berorientasi pada perkembangan persaingan global, supaya SDM Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara lain. Disamping itu untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan bukan saja di dukung oleh sektor pendidikan saja, tetapi harus juga diperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat berupa tingkat kekurangan gizi, kematian bayi, usia harapan hidup, fasilitas kesehatan sampai dengan pemberdayan gender sampai dengan tingkat kemiskinan.

Generasi muda Indonesia jangan merasa kalah dengan bangsa asing. Dengan level kualitas yang dimiliki, generasi muda Tanah Air memiliki kualitas yang hampir sama dan mampu bersaing di level internasional. Hanya saja, terkadang generasi muda Indonesia memiliki kelemahan dalam tiga hal: komunikasi dalam Bahasa Inggris, inovatif dan jiwa kewirausahaan, dan terakhir soft skill yang mencakup penilaian terhadap kemampuan diri sendiri. Kemampuan memimpin, membangun orang lain, serta inovasi dan languange skill. Setidaknya inilah tiga kemampuan yang dibutuhkan yang dibutuhkan seseorang dari Indonesia untuk jadi pemimpin.

Peningkatan kualitas ini, mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang andal untuk masa depan Indonesia. Bukan tidak mungkin nantinya seluruh perusahaan asing di Indonesia akan dipimpin langsung oleh orang Indonesia. Bukan bangsa asing seperti yang ada sekarang ini.

Program Future Leaders ini berupaya menjaring mahasiswa dengan usia maksimal 21 tahun untuk diberi bekal peningkatan tiga hal tersebut. Nantinya akan ada 120 mahasiswa terpilih yang diharapkan memiliki rasa kepercayaan diri yang lebih hingga tampil sebagai pemimpin Indonesia.